LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK DI INDONESIA MENURUT BENTUK HUKUM DAN PEMILIKNYA

A.   LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DI INDONESIA MENURUT BENTUK HUKUM DAN PEMILIKNYA

NO	NAMA LEMBAGA	BENTUK HUKUM	KATEGORI BADAN USAHA	CONTOH NAMA LENGKAP	PEMILIK	ATURAN YANG MENGATUR
1.	Pegadaian	PERUM	BUMN	PERUM pegadaian Cabang Tuban	Pemerintah pusat	Dasar hukum pegadaian secara umum : Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000,  Undang-undang no. 9 tahun 1969, Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Artikel 1196 VV, yakni pada titel 19 dalam buku III NBW. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1970 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 Sumber : http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/hukum/dasar-hukum-gadai
2.	Sewa Guna (Leasing)	Perusahaan Pembiayaan	BUMC	Adira, WOM, SOF (Summit Oto Finance), FIF (Federal International Finance- Honda)	Pemerintah Pusat dan Swasta	·         Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia. ·          Surat keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Sumber: http://dewiningrum2795.blogspot.co.id/2015/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
3.	Koperasi Simpan Pinjam (kredit)	Koperasi	BUMK	KSP Citra Abadi Jatirogo, KSP Bakti Huria Sulawesi Selatan	Pemerintahpusat, daerah, atau swasta melauli bentuk Koperasi	·         Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Sumber: http://docplayer.info/282617-Anindia-larasati-et-al-aspek-hukum-pemberian-pinjaman-oleh-koperasi-simpan-pinjam-ksp-unit-simpan-pinjam-usp-koperasi-pada.html
4.	Asuransi	Perusahaan Perseroan	BUMN	PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Sinar Mas (ASM), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Umum Mega.	Pemerintah pusat	·         Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246. ·         KUHPdt terdiri dari 4 (empat) buku. ·         KUHD terdiri atas 2 (dua) buku. ·         Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 tahun 1992. Sumber: https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
5.	Anjak Piutang	PT, CV	BUMN, BUMS	1.      BFI Finance, 2.      PT.BII Finance Center, 3.      CV. Angkasa Citra Mandiri, 4.      Indomobil Group.	Pemerintah pusat, perusahaan swasta	Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20, 1988 yang diatur dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Sumber: http://dewiningrum2795.blogspot.co.id/2015/04/blk-anjak-piutang.html
6.	Modal Ventura	Perseroan Terbatas	BUMS	PT Multi Investama Ventura, PT Astra Mitra Ventura, PT Freefort FinanceIndonesia, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Bina Ventura, PT Ventura Investasi Utama	Perusahaan Swasta	·         Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 ·         Keppres Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan Sumber : http://ulfiroyarohmatika.blogspot.co.id/2013/06/uu-dan-peraturan-tentang-modal-ventura.html
7.	Dana Pensiun	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	BUMN	DPPK BRI dan DPPK Pertamina, DPLK BNI, DPLK Manulife, DPLK Indolife	Pemerintah Pusat	·         Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan UU No. 7 . ·         Tahun1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf H . ·          Keputusan Menteri Keuangan No. 250/KMK/011/1985 Tanggal 6 Maret 1985. Sumber : http://onesnite.blogspot.co.id/2011/04/dana-pensiun.html
8.	Bursa Efek	Pasar Modal	BUMN	BEI (Bursa Efek Indonesia) meliputi,    - BEJ (Bursa Efek Jakarta)     -BES (Bursa Efek Surabaya)	Pemerintah Pusat	·         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berisi ketentuan umum mengenai undang-undang Pasar Modal. Sumber: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx#sthash.8amKap14.dpuf
9.	Dst.

B.    LEMBAGA KEUANGAN BANK DI INDONESIA MENURUT BENTUK HUKUM DAN PEMILIKNYA

NO	NAMA	BENTUK HUKUM	CONTOH NAMA LENGKAP	PEMILIK	ATURAN YANG MENGATUR
1.	Bank Sentral	PT Persero. Tbk	PT  Bank Indonesia persero Tbk	Pemerintah pusat	·         UU No. 13 Tahun 1968 ·         Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral. Sumber : http://www.artikelsiana.com/2014/09/Fungsi-Bank-Tugas-Bank-Jenis-Bank.html
2.	Bank Umum
	2.1 BUMN
	a. BRI	PT Persero. Tbk	PT BRI Persero Tbk Cabang Tuban	Pemerintah pusat	UU N0. 10 Tahun 1998
	b. BNI	PT Persero. Tbk	PT BNI Persero Tbk Cabang Tuban	Pemerintah pusat	UU N0. 10 Tahun 1998
	c. Dst.
	2.2 BUMD
	a. Bank Jatim	Perusahaan daerah persero Tbk	Bank Jatim persero Tbk Cabang Tuban	Pemerintah daerah	UU N0. 10 Tahun 1998
	b. Bank Jateng	Perusahaan daerah persero Tbk	Bank Jateng persero Tbk Cabang Blora	Pemerintah daerah	UU N0. 10 Tahun 1998
	c. Dst.
	2.3 BUMS
	a. Bank Sinarmas	PT  Tbk	PT  Bank Sinarmas Tbk Cabang Surabaya	Perusahaan swasta	UU N0. 10 Tahun 1998
	b. Bank Danamon	PT  Tbk	PT  Bank Danamon Tbk Cabang Tuban	Perusahaan swasta	UU N0. 10 Tahun 1998
	c. Dst.
	2.4 BUMK
	a. Bukopin	PT  Tbk	PT Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta	Koperasi	UU N0. 10 Tahun 1998
	b. Bank Yudha Bhakti		PT Bank Yudha Bhakti Tbk Jakarta	Koperasi	UU N0. 10 Tahun 1998
	c. Dst
	2.5 BUMC
	a.Bank Capital Indonesia	Persero Tbk	Bank Capital Indonesia persero Tbk	Pemerintah pusat dan perusahaan asing	UU N0. 10 Tahun 1998
	b. Bank Windu Kentjana Internasional	Persero Tbk	Bank Kentjana Internasional pesero Tbk		UU N0. 10 Tahun 1998 Sumber : http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx
	c. Dst.
3.	BPR
	a.BPR Mentari Terang	PT  Tbk	PT BPR Mentari Terang Tbk Jatirogo	Perusahaan swasta	  POJK nomor 20/POJK.03/2014,   SEOJK nomor 16/SEOJK.03/2015
	b. BPR Danatama Indonesia	PT  Tbk	PT BPR Danatama Indonesia Tbk  Jakarta Pusat	Pemerintah pusat / daerah	  POJK nomor 20/POJK.03/2014,   SEOJK nomor 16/SEOJK.03/2015 Sumber : https://zinsari.wordpress.com/peraturan-bpr/
	c. Dst.
4.	Bank Syariah
	a.Bank Syariah Mandiri	PT  Persero Tbk	PT Bank Syariah Mandiri Persero Tbk cabang Surabaya	Pemerintah pusat	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
	b. Bank Syariah BNI	PT  Persero Tbk	PT Bank Syariah BNI Persero Tbk cabang Gresik	Pemerintah pusat	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sumber : http://www1.lps.go.id/web/guest/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah
	c. Dst.

artikel diatas diolah dari berbagai sumber

salam jalan badak

Subscribe to receive free email updates: